Lanjutkan ke Netlog

detik lain
Halaman profil dari m_ibadur_rahman

m_ibadur_rahman

laki-laki - 25 tahun, Indonesia
591 pengunjung

Blog / upaya hukum

Kamis, 26 November 2009 jam 03:30

I. Pendahuluan
Sejak dulu di Indonesia sudah terjadi kasus-kasus hukum, seperti halnya kasus korupsi, kasus perceraian, dan kasus-kasus yang lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, penyelesai hukum yang sekarang agak berbeda dengan penyelesaian hukum pada zaman sebelumnya. Sekarang ini, dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum itu, sebagian besar para pelaku menggunakan berbagai upaya hukum, agar dapat meringankan putusan hukum yang seringan-ringannya. Ada dari mereka yang mengajukan upaya banding, ada juga dari mereka yang menggunakan upaya kasasi ataupun upaya peninjauan kembali (PK).
Dalam kesempatan kali ini, akan dipaparkan apa yang dimaksud dengan upaya hukum, jenis-jenis (macam-macam), syarat- syarat dan tata cara dari upaya hukum itu sendiri.

II. Pembahasan
A) Pengertian Upaya Hukum
Yang dimaksud dengan upaya hukum ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang.

:) Jenis-jenis Upaya Hukum
KUHP membedakan upaya hukum menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa.
a). Upaya hukum biasa
Upaya hukum biasa terdiri dari tiga bagian (didalam KUHP hanya diatur mengenai banding dan kasasi) , yaitu :

1) Verzet.
2) Banding.
3) Kasasi.
:). Upaya hukum luar biasa
Untuk upaya hukum luar biasa (istimewa) ada dua :
1) Rekes Sipil (Peninjauan Kembali).
2) Derden Verzet.
Di dalam buku yang lain disebutkan bahwa upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa di atas merupakan upaya hukum melawan putusan. Sesungguhnya masih ada macam-macam (jeni-jenis) upaya hukum yang lain, seperti upaya hukum melawan gugatan yang terdiri dari tiga jenis yaitu : Eksepsi, Rekonvensi (gugat balik) dan minta vrijwaring (ditarik sebagai penjamin), selanjutnya upaya hukum melawan sita yang terdiri dari dua bagian yaitu Verzet yang bersangkutan dan Verzet pihak ketiga, selanjutnya upaya hukum melawan eksekusi yang terdiri dari dua bagian yaitu Verzet yang bersangkutan dan Verzet pihak ketiga, selanjutnya upaya hukum mencampuri proses yang terdiri dari tiga bagian yakni, intervensi (tussenkomst = mencampuri), voeging (turut serta pada salah satu pihak semua), dan vrijwaring (ditarik sebagai penjamin), dan upaya hukum pembuktian yang terdiri dari beberapa bagian yan diantaranya saksi, tulisan, dugaan/persangkaan, pengakuan, sumpah dan sebagainya dengan alat-alat bukti yang sah .
Semua jenis-jenis (macam-macam) upaya hukum tersebut hanya sebagai tambahan pengetahuan saja. Pada makalah ini hanya akan membahas tentang upaya hukum banding, upaya hukum kasasi dan upaya hukum peninjauan kembali (PK).

C) Upaya Hukum Banding
a). Pengetian banding
Banding artinya ialah mohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Yang merupakan Pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Agama (PA), sedangkan yang merupakan Pengadilan Tingkat Banding adalah Pengadilan Tinggi Agama (PTA)/Pengadilan Tinggi Umum (PTU). (pasal 6 UU No.7/1989).
Putusan Pengadilan yang bisa diajukan banding adalah :
 Putusan yang bersifat pemidanaan.
 Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
 Putusan dalam perkara cepat yang menyangkut perampasan kemerdekaan terdakwa.
 Putusan pengadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidik atau penuntutan.

:). Syarat-syarat banding
Adapun yang merupakan syarat-syarat dari upaya banding adalah sebagai berikut :
 Diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara.
 Diajukan dalam masa tenggang waktu banding.
 Putusan tersebut menurut hukum boleh dimintakan banding
 Membayar panjar biaya banding, kecuali dalam hal prodeo.
 Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding.
Untuk pemeriksaan tingkat banding dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang berperkara. Pihak lain di luar yang berperkara tidak berhak mengajukan banding (pasal 6 UU No. 20/1947), kecuali kuasa hukumnya. Untuk masa tenggang waktu penajuan banding di tetapkan sebagai berikut : bagi pihak yang bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandingnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan. Sedangkan bagi pihak yang bertempat tinggal di luar hukum Pengadilan Agama yang putusannya dimohonkan banding tersebut maka masa bandinya ialah 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengumuman putusan kepada yang bersangkutan. (pasal 7 UU No. 20/1947).

c). Mencabut permohonan banding
Sebelum permohonan banding diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan Tinggi Umum, maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon. Apabila berkas perkara belum dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi Agama maka :
• Pencabutan disampaikan kepada Pengadilan agama yang bersangkutan.
• Kemudian oleh panitera dibuatkan akta pencabutan kembali permohonan banding.
• Putusan baru memperoleh kekuatan hukum tetap setelah tenggang waktu banding berakhir.
• Berkas perkara banding tidak perlu diteruskan kepada PTA/PTU/PTN.
Sedangkan apabila berkas perkara banding telah dikirimkan kepada PTA/PTU/PTN, maka :
 Pencabutan banding disampaikan melalui PA yang bersangkutan atau langsung ke PTA/PTU/PTN.
 Apabila pencabutan itu disampaikan melalui PA maka pencabutan itu segera dikirimkan ke PTA/PTU/PTN.
 Apabila permohonan banding belum diputus maka PTA/PTU/PTN akan mengeluarkan “penetapan” yang isinya, bahwa mengabulkan pencabutan kembali permohonan banding dan memerintahkan untuk mencoret dari daftar perkara banding.
 Apabila perkara telah diputus maka pencabutan tidak mungkin dikabulkan.
 Apabila pemohonan banding dicabut, maka putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak pencabutan dikabulkan dengan “penetapan” tersebut.
Dan pencabutan banding itu tidak diperlukan persetujuan dengan pihak lawan.

D) Upaya Hukum Kasasi
a). Pengertian Kasasi
Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung (MA). Sedangkan pengertian pengadilan kasasi ialah Pengadilan yang memeriksa apakah judex fatie tidak salah dalam melaksanakan peradilan. Upaya hukum kasasi itu sendiri adalah upaya agar putusan PA dan PTA/PTU/PTN dibatalkan oleh MA karena telah salah dalm melaksanakan peradilan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kasasi adalah sebagai berikut : Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh MA terhadap putusan hakim, karena putusan itu, menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa hak kasasi hanyalah hak MA, sedangkan menurut kamus istilah hokum, kasasi memiliki arti sebagai berikut : pernyataan tidak berlakunya keputusan hakim yang lebih rendah oleh MA, demi kepentingan kesatuan peradilan.

:). Syarat-syarat kasasi
Ada beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan kasasi, yaitu sebagai berikut :
• Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.
• Diajukan masih dalam tenggang waktu kasasi.
• Putusan atau penetapan PA dan PTA/PTU/PTN, menurut huku dapat dimintakan kasasi.
• Membuat memori kasasi (pasal 47 ayat (1) UU No. 14/1985).
• Membayar panjar biaya kasasi (pasal 47).
• Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan.
Untuk permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tenggang waktu kasasi yaitu, 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan diberitahukan kepada yang bersangkutan (pasal 46 ayat (1) UU No. 14/1985). Apabila 14 (empat belas) telah lewat tidak ada permhonan kasasi yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan maka dianggap telah menerima putusan (pasal 46 ayat (2) UU No. 14/1985). Pemohon kasasi hanya dapat diajukan satu kali (pasal 43 UU No. 14/1985).

c). Alasan-alasan kasasi
MA merupakan putusan akhir terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding, atau Tingklat Terakhir dari semua lingkungan Peradilan.
Ada beberapa alasan bagi MA dalam tingkat kasasi untuk membatalkan putusan atau penetapan dari semua lingkungan peradilan, diantarannya ialah sebagai berikut :
• Karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
• Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
• Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (pasal 30 UU No. 14 /1985).
Suatu penetapan PA maupun PTA/PTU/PTN yang menurut hukum tidak dapat dimintakan banding, maka dapat dimintakan kasasi ke MA dengan alasan-alasan tersebut di atas. Untuk suatu putusan PA yang telah dimintakan banding kepada PTA/PTU/PTN, maka yang dimintakan kasasi adalah keputusan PTA tersebut, karena adanya banding tersebut berarti putusan PA telah masuk atau diambil alih oleh PTA/PTU/PTN.

d). Mencabut permohonan kasasi (pasal 49 UU No. 14/1985).
Sebelum permohonan kasasi diputuskan oleh MA maka permohonan tersebut dapat dicabut kembali oleh pemohon, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak lawan, apabila berkas perkara belum dikirimkan kepada MA, maka :
 Pencabutan disampaikan kepada PA yang bersangkutan, baik secara tertulis maupun lisan.
 Kemudian oleh panitera dibuatkan Akta Pencabutan Kembali Permohonan Kasasi.
 Pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan kasasi walaupun tenggang waktu kasasi belum habis.
 Berkas perkara tidak perlu di teruskan ke MA.
Dan apabila berkas perkara sudah dikirimkan kepada MA, maka :
 Pencabutan disampaikan melalui PA yang bersangkutan atau langsung ke MA.
 Apabila pencabutan disampaikan melalui PA, maka pencabutan segera dikirimkan kepada MA.
 Apabila permohonan kasasi belum diputuskan, maka MA akan mengeluarkan “penetapan” yang isinya bahwa mengabulkan permohonan pencabutan kembali perkara kasasi dan memerintahkan untuk mencoret perkara kasasi.
 Apabila permohonan kasasi telah diputuskan, maka pencabutan kembali tidak mungkin dikabulkan.
e). Kasasi demi kepentingan hukum (pasal 45 UU No. 14/1985).
Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan oleh Jaksa Agung karena jabatannya dalam perkara perdata maupun tata usaha negara yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum dapat diajukan hanya satu kali. Dan putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan piha-pihak yang berperkara, artinya ialah tidak menunda pelaksanaan putusan dan tidak mengubah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

E) Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)
a). Pengertian peninjauan kembali
Kata peninjauan kembali diterjemahkan dari kata “Herziening”, Mr. M. H. Tirtaamijaya menjelaskan herziening sebagai berikut : itu adalah sebagai jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap-jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum…, kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu…, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain.
Dalam buku yang lain menyatakan bahwa peninjauan kembali atau biasa disebut Request Civiel adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.
Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh MA. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan apabila terdapat hal-hal atau keadaan yang ditentukan oleh undang-undang terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada MA, dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan (pasal 21 UU No. 14/1970).

:). Syarat-syarat peninjauan kembali
Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk peninjauan kembali diantaranya sebagai berikut :
 Diajukan oleh pihak yang berperkara.
 Putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 Membuat surat permohonan peninjauan kembali yang memuat alasan-alasannya.
 Membayar panjar biaya peninjauan kembali.
 Menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Agama yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Adapun yang berhak mengajukan peninjauan kembali adalah para pihak yang berperkara atau ahli warisnya (yang dapat dibuktikan dengan akta dibawah tanda tangan mengenai keahliwarisannya yang didelegasi oleh Ketua Pengadilan Agama) apabila pemohon meninggal dunia (pasal 68 UU No. 14/1985), juga bisa dengan wakil yang secara khusus dikuasakan untuk mengajukan permohonan PK dengan bukti adanya surat kuasa. Adapun Permohonan PK diajukan dalam masa tenggang waktu yang tepat yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari.

c). Alasan-alasan peninjauan kembali
Beberapa alasan diajukannya peninjauan kembali, antara lain :
 Adanya putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
 Apabila perkara sudah diputus, tetapi masih ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
 Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa pertimbangan sebab-sebabnya.
 Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu yang sama, atau dasarnya sama, diputuskan oleh pengadilan yang sama tingkatnya, tetapi bertentangan dalam putusannya satu sama lain.
 Apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (pasal 67 UU No. 14/1985).

d). Pencabutan permohonan peninjauan kembali
Permohonan PK dapat dicabut selam belum diputuskan, dalam dicabut permohonan peninjauan kembali (PK) tidak dapat diajukan lagi (pasal 66 ayat (3) UU No. 14/1985). Pencabutan permohonan PK ini dilakukan seperti halnya pencabutan permohonan kasasi.

III. Kesimpulan
Dari uraian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam peradilan hukum ada beberapa macam upaya hukum, salah duanya adalah upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, yang didalamnya menyangkut upaya banding, upaya kasasi, dan upaya peninjauan kembali (PK).
Adapun yang dimaksud dengan upaya banding adalah memohon supaya perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat pertama diperiksa ulang oleh Pengadilan yang lebih tinggi (tingkat banding), karena merasa belum puas dengan keputusan Pengadilan tingkat pertama. Sedangkan upaya kasasi adalah upaya agar putusan PA dan PTA/PTU/PTN dibatalkan oleh MA karena telah salah dalm melaksanakan peradilan. Dan yang dimaksud upaya peninjauan kembali (PK) adalah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh hakim, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan hakim akan menjadi lain.

IV. Penutup
Demikian makalah yang dapat penulis buat semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Penulis mohon maaf apabila masih ada kekurangan atau kersalahan dalam menyajikan makalah ini. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan, demi kesempurnaan makalah ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arto, A. Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, cet VI, 2005
http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas...
Marpaung, Leden, Perumusan Memori Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, Sinar Grafika : Jakarta, Cet II, 2004
Soedirjo, Kasasi dalam Perkara Perdata, Akademika Pressindo : Jakarta, Cet II, 1985

Tag:


Reaksi-reaksi 2

Kamu harus login untuk memposting komentar. Saya belum mempunyai account, daftar sekarang!
Rating kamu: 0
tidak ada rating